Diduga seorang PNS menjabat sebagai pengelola di PKBM, dan TU di salah satu SMPN, Kedisiplinan PNS dipertanyakan

Teropongpost, Bogor, –Pegawai Negeri Sipil (PNS) seharusnya tidak diperbolehkan menjadi pengurus PKBM, seperti yang terjadi di kabupaten Bogor seorang PNS menjabat sebagai salah satu pengelola di PKBM, dan juga menjabat sebagai TU (Tata Usaha) di SMPN 1 Rumpin, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, berinisial AS.

Ate Ahmad Asgar Kasi Kurikulum dan Penilaian Pendidikan non formal Dinas Pendidikan kabupaten Bogor ketika dikonfirmasi melalui aplikasi WhatsApp pun mengatakan, “seorang PNS tidak diperbolehkan yang mengajar atau menjadi TU, dan tak diperbolehkan mengajar atau menjadi pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), karena dikhawatirkan akan mengganggu kegiatan sebagai PNS dan juga melanggar peraturan PP No 53 Tahun 2010 tentang Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil.” Ujarnya

Dengan melihat PP No. 53 Tahun 2010 tersebut, memang tidak secara tegas melarang seseorang PNS untuk bekerja di PKBM. Akan tetapi seperti yang dijelaskan oleh Praktisi Hukum Irma Devita Purnamasari S.H., M.Kn. menyebutkan jika ada baiknya mempertimbangkannya jangan sampai ada konflik kepentingan antara profesionalisme sebagai PNS dengan perannya di dalam PKBM.

Tim TP yang berusaha menemui AS di Sekolah PKBM maupun di SMPN 1 Rumpin, dirinya selalu tidak ada ditempat. (Tumpak)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.