Diduga Tidak Mengantongi Izin Galian Golongan C, “Warga Resah”

Teropongpost, Kab Bogor,- Lagi-lagi penambangan liar galian C di kabupaten Bogor selalu menjadi sorotan, dan selalu luput dari pengawasan aparat terkait. Tentu ini membuat dampak lingkungan dan dampak sosial kemasyarakatan di seputar wilayah Galian Golongan C.

Dari pantauan teropongpost di lapangan yang berlokasi di kampung glusur, desa gunung sindur, kecamatan Gunung Sindur, terjadi Galian Golongan C yang diduga tidak mengantongi ijin. Ironisnya pengusaha Galian tersebut menurut warga setempat tidak memiliki badan hukum, dan dilakukan secara pribadi saja sebut saja diduga pengusaha tersebut ibu A.

Adapun kegiatan tersebut mengunakan armada tronton 23 kubik, dan per hari bisa mencapai kurang lebih seratus truk/rit, kegiatan tersebut sehingga menjadi perhatian warga setempat dengan adanya alat berat yang bekerja, polusi dan kebisingan tentu menjadi akrab dengan warga setempat.

“Truk yang memuat tanah galian itu sangat menggangu kami yang berada disini. Setiap harinya ada sekitar kurang lebih seratus truk yang melintas, truk-truk itu berkapasitas 23 kubik. Dan meninggalkan bekas tanah merah yang membuat jalanan menjadi sangat licin dan berdebu.” tegas warga yang enggan disebut namanya.

“Kami sudah mengadu kepada Pemda, Polda, bahkan ke Mabes. Tetapi sampai saat inipun tak ada tanggapan yang berarti dari mereka, satu-persatu dari mereka malah mundur.” Pungkasnya

Hal yang mengatur tentang Galian C atara lain Peraturan Daerah (Perda)KABUPATEN BOGOR NOMOR 26 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN bahwa dalam upaya meningkatkan peran pengusaha bahan galian golongan C terhadap penerimaan pendapatan asli daerah serta sesuai dengan ketentuanUndang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah ditetapkan pajak atas pengambilan bahan galian golongan C sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.

Perundang-undangan dan peraturan mentri tentang Galian Golongan C, UU no 4 tahun 2009, tentang pertambangan mineral dan batubara. Peraturan Pemerintah no 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertamabangan Mineral dan batubara. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral no 43 tahun 2015 tentang Tata cara Evaluasi Penerbitan Izin usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Warga sekitar pun berharap aktivitas penggalian tanah tersebut bisa dihentikan, sebelum pengusaha tersebut mengantongi ijin resmi, dan diharapkan perintah daerah setempat segera melakukan penyegelan kegiatan tersebut. (TIM)