Diskusi terkait RUU Cilaka, “Omnibus Law gak bikin seLaw”

Teropongpost, Tangsel, –RUU Cipta Lapangan Kerja belakangan ini ramai menjadi buah bibir dikalangan pegawai terutama para Buruh. Dikarenakan menurut para buruh RUU Cipta Lapangan Kerja yang disebut RUU Cilaka ini, dinilai bukannya membuat masyarakat sejahtera justru malah menyusahkan masyarakat.

Penolakan terhadap RUU Cilaka yang datang dari kaum buruh ini menjadi sorotan media pada akhir-akhir ini. Didalam RUU Cilaka tersebut akan menghapuskan Cuti Haid, Pengurangan pesangon PHK, tidak ada sanksi bagi Perusahaan apabila tidak menggaji karyawannya. Maka dari itu dampak untuk para buruh sangatlah rugi, sehingga Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) melakukan aksi masif sejak 28 Desember 2019 hingga 4 Maret 2020 lalu.

Aula Student Center UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menjadi tempat diskusi terkait RUU Cilaka ini. Hadir sebagai pemantik diskusi tersebut seperti Bung Sunar (KASBI), Bung Tama (Gerakan Pemuda Patriotik Indonesia), Bung Bagus (Jaringan advokasi tambang), Athari Farhani (Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia). Jum’at, (06/03/20).

Bung Sunar dalam diskusi tersebut mengatakan bahwa, terkait dengan RUU Cilaka Omnibus Law ini secara umum merugikan masyarakat terutama disektor buruh. Poin penting yang menjadi tuntutan dan wacana dari dulu untuk merevisi UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 terkait upah. “Yang dimana Perusahaan keberatan untuk upah buruh, dan membatasi agar upah buruh tidak tinggi dengan merubah upah minimum kota. Upah minimum sektoral itu menjadi upah minimum provinsi saja karena memang kecil.” Ungkapnya

Perluasan sistem kerja kontrak Outsourcing ke semua sektor pekerjaan, yang memang sebelumnya Outsourcing hanya di lima saja. Ini bertentangan dengan apa yang menjadi tuntutan para buruh yang ingin penghapusan sistem Outsourcing. Dikarenakan sistem Outsourcing ini menjadi perpanjang dan tidak ada pengangkatan karyawan, penghapusan sanksi pidana pengusaha yang melanggar normatif. Sekarang ini hanya ada sanksi administrasi seperti diuangkan atau cabut izin. Ini menjadi pintu masuk kembali kongkalikong antara pemerintah dengan perusahaan.

“Terkait dengan Tenaga Kerja Asing bukanlah tak setuju atau rasis, tetapi penempatan Tenaga Kerja Asing harus objektif sehingga masyarakat Indonesia yang memang banyak pengangguran dapat bekerja. Dalam proses kebijakan seperti itu KASBI diundang dalam sosialisasi saja, itupun undangannya mendadak maka dari itu kami tidak pernah datang.” Pungkas Bung Sunar

Aksi KASBI dan buruh-buruh lainnya dilakukan di berbagai Daerah seperti Jakarta, Bandung, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten pada tanggal 13 Januari sampai 4 Maret lalu.

Perkembangan dari Omnibus Law terakhir yang beredar, bahwa Menko Perekonomian sudah berdialog dengan beberapa Konfederasi Pekerja. Pemerintah menyerahkan surat Presiden terkait RUU Cipta Lapangan Kerja kepada DPR, dan meminta DPR untuk mensosialisasikan RUU Cipta Lapangan Kerja ini. (Wisnu)

3 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.