GKN Adakan Diskusi Publik bertemakan tentang “Menakar Pemindahan Ibukota dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia”

Teropongpost, Jakarta, – Kamis, 12 September 2019. Menanggapi adanya pernyataan Presiden Joko Widodo didampingi oleh para Menterinya secara resmi memindahkan ibukota Negara dari Jakarta ke Pulau Kalimantan beberapa waktu lalu. GKN mengadakan Diskusi Publik dengan para pelaku UMKM dan Pemerhati Wirausaha.

Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara Kalimantan Timur dipilih sebagi lokasi ibu kota baru dengan landasan dalil solutif bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan Indonesia yang lebih merata.

Amalia Adininggar Bappenas RI sebagai Ketua tim Pokja Ekonomi mengatakan bahwa, Bappenas-pun melakukan kajian dampak dari seluruh aspek itu bukan baru saja kita sudah melakukannya sejak awal 2017, selama 2 tahun kita lakukan kajian koferehensif tetapi memang tidak boleh dipublikasikan. “Jadi mungkin ada beberapa pertanyaan kenapa Bappenas tidak mempublikasikan resmi?. Karena memang kita tidak mempublikasikan khawatir nanti akan mengguncang market, pada saat publikasi semua kajian yang sifatnya masih konfidensial, kemudian ada sepekulasilah yang hadir pro dan kontra,” ujarnya.

Jadi kita menunggu saat Presiden mengumumkan secara resmi barulah bisa mensosialisasikannya. Dan sekaranglah waktunya mensosialisasikan kepada masyarakat, termasuk pak Menteri pun sudah mensosialisasikan. Wacana mengenai pemindahan Ibukota bukan hal yang baru, kalau dilihat jaman Presiden Sukarno pun sudah ada tahun 1957 mau dipindahkan ke Palangkaraya, kemudian tahun 1980 Presiden Soeharto sudah punya ide memindahkan ke Jonggol dan pada tahun 2010 Presiden SBY ada alternatif, Jonggol atau Palangkaraya. Kemudian wacana itu diperkuat jadi suatu kajian yang mendalam oleh Presiden Jokowi tahun 2017.

“Tetapi tentunya ada catatan dari kami adalah, bahwa efek ini akan optimal jika memang sambil kita memindahkan ibu kota baru kita juga pastikan konektivitas antar Provinsi Kalimantan Timur dengan Provinsi sekitarnya. Kita ciptakan konektivitas yang lebih baik, kita ciptakan pelabuhan yang lebih baik sehingga nanti jalur perdagangan apapun jalur mobilitas antar satu pulau kepulau lain bisa berjalan dengan lancar, inilah yang memang kita lakukan selama ini,” tutup Amalia Adininggar.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018 menyebutkan sekitar 54,48 persen aktivitas ekonomi Indonesia berpusat di Pulau Jawa. Apabila pembangunan masih dilakukan di Jawa-sentris, maka tidak akan ada pertumbuhan ekonomi secara merata sebesar 21,58 persen di Sumatera, 8.20 persen di Kalimantan, 3,05 persen di Bali dan Nusa Tenggara, 6,22 persen di Sulawesi serta 2,47 persen di Maluku dan Papua.

Untuk itu, jika ibu kota dipindahkan ke lokasi yang lebih ideal, maka pertumbuhan ekonomi semakin meningkat dan pembangunan akan lebih merata.
“Pemindahan ibukota, layak untuk diperhatikan dan didukung. Tapi akan lebih penting, pemerintah tetap memperhatikan sektor UKM yang selama ini menjadi penopang perekonomian bangsa, yang sangat nyata berdampak,” jelas Ketua Umum DPP GKN Awang Dodi Kardeli.

Pemerintah perlu menggandeng UKM dan Pemerhati Wirausaha dalam mendiskusikan pemindahan Ibukota ke Kalimantan Timur. GKN Indonesia melihat, diskusi ini jangan berhenti pada tataran eksekutif saja. “Pemerintah pun harus mendengar aspirasi arus bawah yang selama ini belum terasa dilibatkan untuk diskusi bersama,” tegas Awang.

Dengan dihadirkannya UKM dan Pemerhati Wirausaha Pemula bersama Pemerintah, tentu akan membawa dampak baik dalam menopang perekonomian bangsa.

Selaras dengan Pidato Kenegaraan Jokowi, pemindahan ibukota dengan alasan demi pemerataan dan keadilan ekonomi, namun nyatanya keterlibatan UKM dan Pemerhati Wirausaha Pemula tidak pernah dilakukan pemerintah.
Lalu dimana letak pemerataan dan letak keadilan ekonomi apabila UKM dan Pemerhati Wirausaha tidak dilibatkan?

Perlu disampaikan bahwa Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN) adalah organisasi non pemerintah yang fokus dalam pengembangan kewirausahaan. Kita tahu bahwa rasio wirausaha meningkat jadi 7 persen di tahun 2018 itu merupakan kabar yang sangat menggembirakan dan itu tidak lepas dari peran serta pemerintah saat ini untuk pengembangan kewirausahaan. “Tetapi kalau ternyata perjuangan ini putus dengan adanya pemindahan ibukota, maka kita sebagai penggerak wirausaha baru sangatlah terpukul. Apa kita harus mulai dari nol lagi?,” ungkapnya

Beliau menilai bahwa fakta ini harus menjadi pertimbangan pemerintah untuk mengkaji rencana pemindahan ibukota dari segi pertahanan UKM dan UMKM.
“Resesi sudah terjadi di Jepang, Turki, Argentina malah sudah dua kali tidak bisa bayar utang. Di Amerika Serikat banyak prediksi pada 2020 terjadi resesi pertumbuhan selama beberapa bulan terus turun,” jelasnya.

Langkah strategi Pemerintah ditengah ancaman tersebut adalah memperkuat struktur ekonomi nasional. Satu di antara caranya memperkokoh para pelaku IKM, UKM, dan UMKM yang selama ini sedang bertumbuh baik.
“Krisis 1998 sudah menjadi bukti, antibody yang bagus justru perlawanan pelaku UMKM dalam menghadapi krisis. Jadi GKN Indonesia melihat jangan sampai pemerintah menutup mata terkait peran dan sumbangsih nyata pelaku IKM, UKM, dan UMKM selama ini. Jika terjadi krisis lagi seperti 1998, mohon maaf kami dan pelaku IKM, UKM, dan UMKM yang akan bisa bertahan dan membantu Ekonomi bangsa ini,” pungkasnya.(Tini/Arga)