Jika Indonesia Masuk Jurang Resesi, apa yang terjadi?

Teropongpost, Jakarta, –Indonesia dihantui resesi. Hal itu bisa terjadi jika pertumbuhan ekonomi pada kuartal II-2020 minus 4% dan berlanjut minus 1,3%-1,5% di kuartal tiga tahun ini. Kalau itu terjadi, maka ada sejumlah persoalan baru yang harus ditangani pemerintah.

Pengamat ekonomi sekaligus Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mencatat, akibat resesi lapangan pekerjaan semakin sempit, angka pengangguran membengkak, dan angka kemiskinan dalam negeri naik signifikan.

“Jika resesi terjadi maka, lapangan kerja susah, pengangguran bertambah, kondisi ini berimplikasi pada angka kemiskinan,” ujarnya dalam diskusi virtual. Jakarta, Selasa (28/07/2020) lalu.

Resesi kata Tauhid, juga berdampak pada aspek sosial. Di mana sejumlah kehidupan masyarakat terganggu akibat kehilangan pendapatan dan pekerjaan, hal ini berpotensi memicu konflik sosial atau konflik horizontal di masyarakat.

Selain itu, pendidikan akan terganggu atau angka putus sekolah bisa terjadi. Bahkan, investasi menurun tajam karena dana yang ada digunakan untuk mempertahankan kebutuhan konsumsi. Selain itu, nilai real estate juga akan turun karena banyak rumah tangga yang menurunkan niatnya untuk menyewa atau membeli real estate.

Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, lanjut Tauhid, pinjaman dan utang akan semakin meningkat. “Pinjaman dan utang akan semakin meningkat karena keluarga akan mencari sumber pinjaman baru,” kata dia.

Namun dengan demikian, ada sejumlah solusi langkah yang perlu dilakukan pemerintah pusat dan daerah untuk menghindari resesi yang berpotensi dialami Indonesia.

“Pertama, keseriusan dan ketegasan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19. Pemerintah harus serius dan tegas dalam melakukan tracing, testing, isolating dan curing,” ujar dia.

Selain itu, berbagai insentif berupa bantuan sosial (bansos) terus digalakan. Dia menyarankan setidaknya, nilai bansos juga harus diperbesar menjadi 1-1,5 juta. Hal itu agar pemenuhan kebutuhan per keluarga bisa terpenuhi. Pemerintah juga perlu mengalokasikan anggaran untuk UMKM non restrukturisasi dan non KUR. Setidaknya ada 80% UMKM yang harus menjadi sasaran.

“Serta bebaskan pergerakan ekonomi masyarakat namun tetap mengacu pada sosial distancing serta selalu jaga kebersihan dan kesehatan, sehingga pergerakan ekonomi bisa lebih bebas terbuka.” Jelasnya (Robby)

3 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.