Kades Bojong Pandan : Jangan Permainkan Hak Masyarakat

Teropongpost, Serang, – Ketegasan Kades Bojong Pandan dalam memimpin perahu di Desanya tidak perlu diragukan lagi, apalagi yang menyangkut hak masyarakatnya.

Tidak sedikit program-program dari Pemerintah yang diterima oleh masyarakat, seperti BPNT (Sembako), Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan dari Gubernur (BANPROV), yang kesemuanya tidak terlepas dari kinerja dan buah pikiran Kades dan stafnya tersebut.

“Bentuk apapun bantuan dari Pemerintah, yang notabennya untuk masyarakat ataupun hak masyarakat, jangan pernah di permainkan. apalagi sampai masyarakat dirugikan, adapun hal-hal adminitrasi yang tidak terlepas dari biaya. Silahkan, selama itu prosedur, makanya saya sebagai Kepala Desa, tidak mau ada gejolak yang membuat mayarakat merasa di rugikan, bilamana ada, saya akan tindak tegas, apalagi oknumnya staf saya,” ujar Hulman, S.PdI (Kades), saat dijumpai di kantor Desanya, Rabu (3/2/2021).

Beliau pun mengatakan, Bila ada stafnya ada yang bermain, tidak segan-segan akan tindak secara institusinya bila tidak bisa akan pecat, atau dikeluarkan dari jabatannya bila permasalahannya sudah tidak bisa ditolerir.

“Maka dari itu kepada masyarakat saya, jangan segan-segan, datang ke Desa, apapun permasalahannya, bisa kita pecahkan agar ada jalan keluarnya, jangan bicara dibelakang, dikhawatirkan munculnya oknum-oknum, yang akan membuat Desa kita menjadi keruh, saya kan bapaknya dari masyarakat, jadi datanglah kepada saya”, tegasnya

Dari ketegasan dan sikap supelnya Hulman, tidak heran kantor desanya setiap hari selalu ramai, baik oleh masyarakat maupun para Kades lainnya. Khususnya se-Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang, Banten.

Selain itu, ketika Tim TP menanyakan rumor terkait adanya pemotongan dana Bantuan Provinsi sejumlah Rp. 50.000,-, dengan tegas Hulman menjawab itu tidak benar, adapun yang di maksud dengan uang Rp. 50.000,- itu adalah uang biaya untuk pembelian materai 4 biji, untuk surat pernyataan dan surat kuasa.

“Itupun hanya beberapa orang saja, dan itu atas kemauannya sendiri, makanya mengkuasakan kepada staf Desa, jadi tidak sesuai dengan yang di gembar-gemborkan diluar, sudah saya katakan jangan permainkan hak masyarakat”. Pungkas Hulman (AP)