Kepala BKPSDM Kabupaten Tangerang Angkat Bicara, Pengamat Kritik Mutasi Tidak Transparan

Teropongpost, Kab. Tangerang, –Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tangerang Hendar Herawan angkat bicara terkait dugaan rotasi pejabat setingkat fungsional, administrator, dan pengawas yang dianggap dadakan dan tidak transparan dari kalangan masyarakat dan DPRD Kabupaten Tangerang.

Terkait surat pemberitahuan pelantikan kepada pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menerima mutasi dilakukan tengah malam Selasa 20-10-2020, Hendar memberikan alasan setiap daerah memiliki cara tersendiri. Dirinya menyebut dapat diperbolehkan melalui pesan elektronik, telepon seluler dan surat undangan dengan berbagai waktu.

“Setiap Daerah memiliki cara yang berbeda dalam menyampaikan pemberitahuan pelantikan. Ada yang melalui SMS atau WA, ada yang ditelpon, ada yang dikasih undangan pada siang hari, sore hari, atau malam hari, gitu bang,” ujar Hendar kepada media, Kamis, (22/10/2020).

Disisi lain, Hendar mengaku ketika dikonfirmasi wartawan menghindar dan bungkam penyebabnya ada panggilan pimpinan yakni Bupati Tangerang. Dan hal lain mengkroscek data mutasi menghindari salah ketik.

“Saya kemarin Rabu (21/10/2020) dipanggil pimpinan untuk segera menghadap, dan sedang mengkroscek data mutasi dengan berita acaranya menghindari salah ketik, jadi belum bisa memberi data. Alhamdulillah sekarang sdh selesai. Saya minta maaf ya Bang,” pungkasnya.

Disingguh, terkait tidak diberikan tembusan kepada DPRD Kabupaten Tangerang dalam proses mutasi sampai hasil penetapan pelantikan, Hendar enggan menjawab.

Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik Adib Miftahul menyorot mekanisme mutasi sejumlah pejabat dikalangan Pemerintahan Kabupaten Tangerang yang dinilai tidak transparan dan terkesan main kucing-kucingan.

Menurut Adib, hal tersebut merupakan bentuk kemunduran good govermance. Dimana seharusnya, dalam aturan dari Kemenpan-RB mendorong untuk seleksi terbuka terkait pejabat yang dimutasi. Hal itu agar kompetensi pejabat yang pindah itu mempunyai kriteria.

“Inipun bisa membatasi peran kepala daerah yang bisa dikatakan like and dislike. Nah dengan open winding atau seleksi terbuka bisa menimbulkan persaingan yang sehat dan ujung adalah kompetensi yang dihasilkan,” terang Adib saat berbincang dengan media Rabu (21/10/2020).

Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) ini melanjutkan, ketika political will sudah ditetapkan untuk merotasi pejabat harus mengatasnamakan transparansi. Bagaimana bisa kalau terlihat dadakan dan cenderung kucing-kucingan.

“Menurut saya ini malah dicurigai bahwa orang-orang yang digeser itu dekat dengan sih ini atau sih itu. Imbasnya adalah ASN Pemkab Tangerang memiliki gerbong organisasi tidak solid. Karena bisa dapat timbulnya barisan sakit hati begitu,” tegasnya.

Jika rotasi jabatan tersebut dilakukan secara terbuka dan transparan, kata Adib jauh lebih legowo orang yang menerima kekalahan atas dasar kompetensi.

“Karena orang itu memiliki kompetensi dan kalah pastinya lebih menerima itu.” Pungkas Adib. (Akbar)

Leave a Reply

Your email address will not be published.