Konflik Agraria yang tak kunjung usai di Desa Pakel

Teropongpost, Banyuwangi – Konflik agraria adalah salah satu permasalahan sosial yang sulit diatasi pasalnya konflik agraria ini terbilang permasalah yang kompleks dan massif diberbagai daerah di Indonesia. Salah satunya di Kabupaten Banyuwangi, Kecamatan Licin Desa Pakel.

Kejadian bermula pada tahun 1925 sekitar 2556 orang diwakili 7 orang mengajukan permohonan membuka lahan kepada kolonial Belanda di Desa Sengkan Kandang dan Keseran.

Pasca 3 bulan perizinan dikabulkan  warga segera melakukan pembabatan hutan untuk membuka lahan. Saat aktivitas pembabatan yang dilakukan adanya proses intimidasi yang dilakukan hingga dituduh komunis agar warga tidak dapat menempati lahan tersebut, sehingga banyak warga yang takut untuk menempati lahan tersebut.

Kemudian pada tahun 1965 warga kembali mengajukan permohonan untuk bercocok tanam di hutan Sengkan Kandang dan Keseran kepada Bupati Banyuwangi, tetapi tidak ada respon apa apa. Untuk menyambung hidup warga menanam di taman Glugo yakni bekas perkebunan Belanda yang sudah tidak aktif, tak lama berselang terjadilah tragedi G30S/PKI dan semenjak pasca tragedi tersebut warga takut menduduki lahan karena takut dituduh anggota PKI.

Pada tahun 1970 saat lahan yang warga sedang panen tiba tiba PT. Bumi Sari mengklaim tanah warga dan melakukan pengusiran terhadap warga tersebut.

Tanggal 13 September 1985, MENDAGRI menerbitkan HGU PT. Bumi Sari diatas tanah tersebut. dan ini tertuang dalam SK MENDAGRI, NOMOR SK,35/HGU/DA/85, bahwa PT. Bumi Sari berhak memiliki luas 1189,81 Hektar. SK tersebut terbagi menjadi 2 sertifikat, yakni sertifikat HGU Nomor 1 Kluncing, 1.902.600 meter persegi dan sertifikat HGU Nomor 8 Songgon, seluas 9,995,500 meter persegi, kedua HGU tersebut berakhir pada 31 Desember 2009.
Ternyata dalam prakteknya, PT. Bumi Sari juga mengklaim mengantongi izin pengelolaan kawasan hingga Desa Pakel dan dari sinilah konflik agraria di pakel semakin kompleks.

Sri Maryati salah satu warga Pakel mengatakan “Pada tahun 1999 warga Pakel kembali menduduki lahan lalu tiba tiba pada 17 Agustus 1999 warga laki laki ditangkap dan dipenjara, waktu itu aku masih kecil dan aku tidak mengerti kenapa bapak bapak (warga) ditangkapi dan dimasukan ke truk, dan pada malam hari rumah rumah digedor termasuk rumah aku, katanya kalau tidak keluar rumahnya dibakar.” pungkasnya.

Kemudian ia meneruskan “Seharusnya 17 Agustus merayakan kemerdekaan tetapi disini kok malah gini diburu dan saat itu masa pahit.

Lalu pada 14 februari 2018 BPN Banyuwangi menegaskan bahwa tanah Desa Pakel tidak masuk HGU PT. Bumi Sari tetapi PT. Bumi Sari tetap menduduki lahan padahal kami sudah dapat surat tersebut dan ini menjadi peluang segar untuk warga terus memperjuangkan lahan.

Pada Januari 2019 warga dilaporkan oleh PT. Bumi Sari dengan tuduhan warga menduduki tanah PT. Bumi Sari, atas tuduhan tersebut warga dianggap melanggar Pasal 107 huruf a UU No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan 26 orang dipanggil atas kasus tersebut.

Selanjutnya 11 warga dipanggil kembali oleh pihak Kepolisian pada 0ktober 2019 dan satu orang ditetapkan menjadi tersangka kemudian diputus bebas oleh pengadilan.

Teringat tahun 1999 sampai 2000 dimana perjuangan hanya tinggal perempuan karena saat itu semua laki laki diburu kemudian sampai tidur dihutan agar selamat dari buruan tersebut. Dan saat bertepatan Hari Tani kamu mulai Reclaiming sampai sekarang ini kita bertahan.” tegasnya.

(Wisnu)