Oknum Kades Diduga sunat bantuan dana RTLH di Desa Singabraja

Teropongpost, Kab. Bogor, –Ditengah Pandemi Covid-19 Pemerintah pusat tidak sedikit mengucurkan dana untuk masyarakat yang tidak mampu guna membantu Kesejahteraan masyarakat. Yang disalurkan melalui Kantor Desa masing-masing di setiap Daerah, terutama wilayah Kabupaten Bogor khususnya, yang baru-baru ini telah mendapatkan dana hibah yaitu program Rumah tidak layak huni (RTLH).

Sumber dana tersebut di ambil dari APBD dengan jumlah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) per unit, dengan harapan dana tersebut dapat dinikmati secara layak. Namun harapan itu terputus karena ada Oknum kades Desa Singabraja, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, yang diduga memotong anggaran sebesar Rp. 2,000,000 (dua juta rupiah ), aturan yang sudah ditetapkan dan diberikan kepada penerima manfaat sebesar Rp. 15,000,000 (lima belas juta rupiah). Berbentuk bahan bangunan namun disunat Rp. 2,000,000 (dua juta rupiah) oleh oknum Kades Desa Singabraja, Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor.

Dari hasil investigasi tim awak media bersama Lembaga Aliansi Indonesia, Badan Penelitian aset Negara, menemukan kejanggalan didalam pelaksaanaan pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH), salah satunya atas nama pak jayudin KPM di RT 03/02 kampung Brajasinga Desa Singabraja Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor. Pak jayudin adalah salah satu penerima manfaat, namun sangat disayangkan jumlah bahan bangunan yang diterima tidak sesuai dengan anggaran yang sudah ditetapkan.

Diantaranya Pak Jayudin hanya mendapatkan, herbel 4 kubik, asbes12 lembar, semen 4 sak dan, pasir 2 mobil carry, jendela 3, pintu 2, dan paku 5 kg., keramik 8 dus, dan ongkos kerja di kasih Rp. 2.000.000, Itulah pengakuan Jayudin selaku penerima dana hibah rumah tidak layak huni (RTLH), bahkan ia mengatakan seolah merasa dibodohi oleh perangkat Desa sebab dana tersebut tidak sesuai dengan nominal bangunan yang diterima, menurut penerima manfaat jika di total itu paling sekitar Rp. 10,000,000 (sepuluh juta rupiah).
Menurut Pak Jayudin bantuan rumah tidak layak huni informasi dari pak kades Rp. 10.000.000, padahal bantuan tersebut Rp. 15.000.000 dari Kabupaten Bogor.

“Dan disetiap kita selaku penerima manfaat menanyakan kepada perangkat Desa bukti pembelian atau kwitansi bahan bangunan namun tidak diberikan seolah bersifat rahasia,” ujar warga dan penerima manfaat kepada tim awak media. Kamis (22/10/2020).

Saat dikonfirmasi ke kantor Desa, pihak Kepala Desa Toni tidak ada di tempat (Kamis 22/10/2020), terkait kemana sisa uangnya penerima manfaat rumah tidak layak huni (RTLH) tersebut. Sehingga tim tidak menerima informasi yang jelas. Sekdes Singabraja Saiful, menerangkan bahwa penerima manfaat rumah tidak layak huni di desa singabraja ada 7 unit penerima manfaat, dan anggaran satu unitnya 15.000.000 juta, dan laporan sedang di buat”. Ungkapnya (Sani)

Leave a Reply

Your email address will not be published.