Penegakan Perda IMB Kota Tangerang Terasa Tumpul, Kok Bisa?!

Teropongpost, Kota Tangerang, –Penegakan hukum Peraturan Daerah (Perda) terkait IMB (Izin Mendirikan Bangunan) di Kota Tangerang terlihat masih terasa tumpul dan setiap yang terjadi terdapat pelanggaran Perda tersebut terlihat masih minim untuk diberikan sanksi dan tindakan tegas.

Seperti halnya yang terjadi pada pembangunan proyek dibelakang gedung area RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Kota Tangerang yang belum lama sempat viral dimedia sosial mengenai tanpa adanya papan informasi dalam pembangunan proyek tersebut.

Peristiwa itu pun sempat menjadi sorotan publik disaat beberapa awak media terasa sangat kesulitan untuk mendapatkan keterbukaan informasi publik.

Terlebih, saat awak media meminta keterangan secara resmi kepada pimpinan tertinggi di RSUD Kota Tangerang yang terasa sangat sulit ditemui ditempat.

Anehnya, semenjak pemberitaan itu ditayangkan, baru-baru ini pihak RSUD Kota Tangerang melakukan pemasangan banner berupa keterangan informasi kegiatan.

Diketahui pembangunan gedung baru tersebut adalah milik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) yang akan diperuntukan untuk ruangan pencegahan dan pengendalian penyakit.

Pembangunan proyek itu menelan anggaran sebesar Rp. 308.803.000 (Tiga Ratus Delapan Juta Tiga Ribu Rupiah) dikerjakan oleh CV Timbul Rezeki dengan nama paket pengerjaan Renovasi Ruang TB MDR di RSUD Kota Tangerang.

Ironis, saat beberapa awak media mengkitik kebijakan pemerintah dalam keterbukaan informasi publik dan penegakan Perda Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung.

Namun amat disayangkan kinerja Satpol PP Kota Tangerang terkesan sangat tidak serius dalam menangani pembangunan gedung yang kedapatan kurangnya transparansi terhadap publik.

Bahkan, sudah hampir tiga minggu ini beberapa awak media menunggu dan berharap bahwa pihak Satpol-PP bisa lebih serius dalam menangani pokok permasalahan pembangunan proyek tersebut dari segala bentuk administrasi perizinan IMB nya di Pemerintahan Kota Tangerang.

Tak hanya disitu saja, awak media pun berulang kali mendatangi kantor Satpol-PP dengan bertujuan untuk melakukan konfirmasi secara resmi terkait adanya persoalan tersebut.

Namun amat disayangkan disela-sela penuhnya kesibukan Kabid Satpol-PP Kota Tangerang tak jarang menemukan waktu yang pas untuk bisa bertemu ditempat.

Kemudian saat dihubungi berulang kali melalui via aplikasi WhatsApp, Kepala Bidang Ketertiban Dan Ketentraman Gufron Falfeli mengatakan, “Kami sedang melakukan proses pemanggilan terhadap pengelola RSUD Kota Tangerang, kita lihat dulu nanti keterangan dari mereka, kalau bodong kita arahkan untuk membuat IMB nya. Nanti saya infokan,” katanya. Selasa (27/10/2020) Siang.

“Kemarin mereka enggak dateng, kami telah melayangkan kembali surat pemanggilan kedua jika tidak ditanggapi dengan baik nanti kita hentikan aktifitasnya, pantau terus yaa.” Ucapnya Rabu (11/11/2020) Siang.

Padahal sudah jelas menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) merupakan upaya penyelenggara negara untuk memastikan terpenuhinya hak publik terkait informasi dan salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, dalam penjelasan umum UU KIP diketahui bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Fungsi maksimal ini sangat diperlukan, mengingat hak untuk memperoleh Informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis (Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28F.

Kemudian dengan membuka akses publik terhadap Informasi diharapkan Badan Publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya.

Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka dan merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dan terciptanya kepemerintahan yang baik.

Karena setiap pelaksanaan pekerjaan proyek negara, papan proyek pun diharuskan ada terdapat pada lokasi pekerjaan, hal ini pun merupakan kewajiban sesuai dengan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa PeĀ­merintah, sehingga masyarakat akan mudah melakukan pengawasan terhadap proyek yang sedang dikerjakan. (Dedi)

Leave a Reply

Your email address will not be published.