Penggusuran Paksa, Kesekian Kalinya Ruang Hidup Petani Di Rampas

Teropongpost, Medan, – Perampasan ruang lingkungan hidup sering terjadi di daerah di Indonesia terutama didaerah daerah terpencil. Konflik agraria sering menimpa para petani di daerah yang dimana lahan yang seharusnya menjadi kehidupan justru menjadi komoditas.

Konflik antara petani dengan korporasi baik perusahaan swasta maupun negeri sudah sering terjadi didaerah daerah seperti halnya di Medan, Sumatera Utara tepatnya Desa Simalingkar, dan Desa Mencirim Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang Dimana penggusuran paksa di lahan pertanian oleh Korporasi plat merah yaitu PTPN II.

Dimana pada tahun 2017 petani yang menempati dan mengelola lahan sejak tahun 1951 dikejutkan dengan pemasangan plang oleh pihak PTPN II lalu melakukan penggusuran paksa yang dikawal oleh ribuan aparat kepolisian dan tentara.

Haris Suyono selaku pembina rombongan aksi menyatakan “Konflik agraria ini sudah lama sejak tahun 70an dan terus berlanjut yang dimana pada tahun tahun itu dibawah penguasa orde baru yang dimana rakyat atau petani sendiri tidak berani melawan sehingga petani pasrah dengan penggusuran tersebut, Karena apabila melawan bisa di cap anggota PKI.”

Tahun 1999 itu meletus lagi dan banyak korban lalu perkebunan tidak beroperasi lagi, dan tiba tiba di simalingkar pada 2017 Penggusuran paksa terhadap area pertanian dan kemudian terjadi konflik. Pasca digusur paksa, PTPN ingin merubah fungsi lahan yang dimana mau membangun ribuan perumahan untuk para elit PTPN dan anak perusahaannya.” Kata Haris Suyono ini

Daerah Mencirim sendiri digusur paksa oleh PTPN II yang dikawal oleh ribuan polisi dan tentara pada bulan maret 2020 yang dimana virus corona sedang gencar gencarnya gencarnya. Kemudian terjadi bentrokan antara petani dan aparat keamanan, puluhan petani terluka dan puluhan lainnya ditahan di polsek.
Hingga sampai saat ini ada sekitar 3 Petani yang ditahan yakni Ardi Surbakti, Beni Karo Karo dan Japetta Purba.” Ujarnya

Haris menuturkan “Kami sudah mengadu pada pemda dan tidak ada tanggapan dari mereka walaupun sudah dipanggil presiden dua kali dan ini konflik agraria tidak pernah selesai selesai justru massif, tersistem dan laten.
Kekuatan uang dengan aparat keamanan menindas rakyat miskin dan ini laten sekali.” ungkapnya

Kemudian Haris mengungkapan tentang kesepakatan aksi jalan kaki tersebut yang dimana para petani sama sama merasakan masalah yang sama sehingga dengan memotivasi seluruh petani di Simalingkar dan Mencirim sekaligus eks karyawan yang terkena dampak. “Penggusuran juga merugikan eks karyawan pengelola perkebunan, pasalnya eks karyawan ini hanya diberikan uang sebesar 6 juta dan harus pergi dari areal pertanian ini. Kemudian eks karyawan pengelola areal pertanian ini bergabung bersama petani lainnya yang dimana memiliki masalah yang sama lalu akhirnya memutuskan untuk berjalan kaki ke istana demi keberlangsungan hidup anak cucu.” pungkasnya

Hingga kondisi saat ini sebanyak 170 Petani tiba di Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara dan akan terus melakukan aksi jalan kaki hingga sampai Istana Negara. ( Wisnu H )

99 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.