PTSL di Desa Dramaga diduga dijadikan ajang pungli

Teropongpost, Bogor, –Dugaan Pungli memang sulit untuk diberantas, Padahal pemangku kebijakan secara tegas mengajak masyarakat perangi Pungli.

Seperti Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta masyarakat melapor kepada Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) jika dipaksa membayar administrasi dalam pembuatan sertifikat tanah dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Baik oleh pemerintah daerah, ataupun kepala desa maupun Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Hal ini diungkap Kepala Negara menjawab keluhan-keluhan yang masih berdatangan soal biaya sertifikat tanah. Ia mendengar ada sejumlah oknum yang meminta masyarakat membayar biaya pengurusan sertifikat tanah hingga Rp. 650.000,00 seperti di Desa Dramaga, Kecamatan Dermaga, Bogor.

“Bapak presiden Jokowi menegaskan bahwa apabila ada pungutan seperti itu laporkan ke Saber Pungli atau ke pihak kepolisian,” kata kang Edi divisi Sekjen Lembaga Aliansi Indonesia KGS Bogor Raya, menirukan pernyataan Presiden RI. Senin, (01/09/2020).

Pemerintah sebenarnya terus berusaha memberikan percepatan dan keringanan bagi masyarakat. Salah satunya dengan pembagian sertifikat tanah secara gratis. Sayang, masih saja ada oknum-oknum yang menjegal perbaikan layanan Pemerintah tersebut.

“Ini biasa, pasti ada oknum yang ambil manfaat dalam program pemerintah,” terangnya.

Menurut kang Edi sapaan akrabnya yang juga disebut sebagai Lembaga Aliansi Indonesia Badan Penelitian Aset Negara DPC Bogor Raya, Komando Garuda sakti tersebut. Diketahui bahwa sertifikat tanah merupakan hal mendasar untuk menyelesaikan berbagai sengketa lahan.

Program yang diputuskan Melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) oleh tiga kementerian tentang tata cara pendaftaran tanah sistematis lengkap tentang Agraria, dengan menerbitkan SKB No.25/SKB/V/2017 serta No. 34 tahun 2017 bernomor. 599-3167A tahun 2017, yang di keluarkan dan di tandatangani oleh Kementerian Agraria, Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi. Tentang syarat dan ketentuan PTSL yang dibagi dalam Zona Wilayah kebanyakan dimanfaatkan beberapa oknum yang tidak bertanggungjawab.

Seperti laporan warga terkait yang dilakukan oleh pihak perangkat Desa Dramaga, Kecamatan Dramaga. Dan tim TP menemui Kepala Desa Yayat untuk meminta keterangan dari beliau, namun dari keterangannya dirasa kurang untuk patokan akar masalah yang terjadi.

Tim TP pun menemukan data dan fakta yang berbeda ketika mewawancarai salah satu warga penerima Program Sertifikat gratis tersebut, ia mengatakan dikenakan biaya Rp. 650.000,00 untuk biaya pengurusan PTSL di Desa Dramaga, Kecamatan Dramaga tersebut. (Sani)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.