Segera Segel Pembangunan Menara BTS

Teropongpost, Tangsel, –LSM KONTRA menyinggung tentang permasalahan yang terjadi dalam Perwal No. 17 Tahun 2012 Tangsel, yang memang diduga kuat banyak hal-hal ganjil dalam pelaksanaannya. Bukan hal yang baru investagasi Teropongpost dalam menyikapi Perwal 17 Tahun 2012, masih tercium dengan jelas dugaan kajian fiktif dan dilakukannya perubahan secara Parsial yang sudah tentu menyalahi ketentuan hukum yang berlaku.

“Kita semua tahu bahwa seharusnya tiap produk-produk Hukum yang dibuat oleh Pemerintah dipublikasikan secara luas, sehingga masyarakat tahu jika apapun itu ada hukumnya,” ujar Robby Firdaus Selaku Ketum LSM KONTRA Minggu, (29/11/2020).

Bahwa dalam pandangan KONTRA, untuk diketahui bahwa Perwal No. 17 Tahun 2012 Kota Tangsel ini berkaitan dengan Pembangunan Menara Bersama (BTS) melalui website Resmi Tangerang Selatan tidak diketemukan berkaitan dengan Lampiran satu, yang seolah di sembunyikan hingga saat ini. Sehingga bukti  transparansi Kota Tangerang Selatan saat ini, yang memang  ini merupakan konsumsi publik yang harus diketahui.

Hal senada yang sudah di Wartakan Teropongpost Berbohongkah Pemkot Tangsel Persoalan ini akan menjadi rumit dan bisa menjadi gratifikasi dan atau korupsi, karena menguntungkan orang lain, pihak ketiga termasuk coorporate (badan hukum; red). Bahkan Hasil investasi Teropong post di temukan lampiran satu yang di duga bermasalah.

“Sampai sekarang kami masih mencari dimana itu lampiran 1 Perwal No. 17 Tahun 2012 ini, karena disitulah terdapat kajian-kajian yang dibutuhkan untuk membuat suatu Perwal itu. Tetapi ini kenapa lampiran 1 tidak ada, ini menjadi suatu pertanyaan besar bagi kita semua masyarakat Tangsel.” Jelasnya

Dugaan Korupsi yang sistemik dan sistematis, dalam Perwal ini mungkin saja untuk kepentingan Penguasa, dalam hal ini walikota Tangerang Selatan yang memang harus bertanggung jawab atas lampiran satu yang diduga kacau balau dengan adanya titik koordinat ganda serta dilakukan revisi secara parsial berberapa tahun lalu tanpa mencabut perwal tersebut.

“Dalam Perwal No. 17 Tahun 2012 ini disebut tidak boleh membangun Menara BTS di wilayah Aset-aset Pemerintah, tetapi kenapa dilapangan ada Menara BTS yang berdiri di Lingkungan salah satu Kantor Kelurahan?.” Tegasnya

KONTRA mendorong untuk segera penegak Perda untuk melakukan tindakan tegas untuk  penyegelan Pembangunan BTS di wilayah perbatasan Tangsel, sesegera mungkin, dan pembongkaran terhadap BTS tersebut. Dan mendorong kepada Penegak Hukum terkait untuk melakukan pemeriksaan terhadap ratusan Menara BTS yang berdiri di Tangerang Selatan. (TIM)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.