Sempat dihentikan Polres Kab. Bogor, Kegiatan Penambangan Tanpa Izin (PETI) di Desa Iwul Parung Bogor Beroperasi kembali

Teropongpost, Kab. Bogor, – Lagi, lagi, dan lagi penambangan liar galian C di Kabupaten Bogor selalu menjadi sorotan, dan selalu luput dari pengawasan aparat terkait. Tentu ini membuat dampak lingkungan dan dampak sosial kemasyarakatan di seputar wilayah Galian Golongan C.

Tim Teropongpost pun mendatangi lokasi penambangan tersebut, yang berada di Desa Iwul, kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Ternyata kegiatan penambangan tersebut sempat dihentikan oleh Polres Kab. Bogor dikarenakan adanya laporan dari PT Kahuripan, namun sekarang kegiatan penambangan tersebut sudah mulai beraktivitas lagi.

Salah satu Warga yang bertempat tinggal di dekat lokasi penambangan tersebutpun mengatakan bahwa, awalnya ia merasa lega karena aktivitas penambangan telah berhenti, namun sekarang ia kesal aktivitas itu berjalan kembali.
“saya merasa sangat tidak nyaman dengan adanya kegiatan tersebut karena membuat jalan Desa ngebul, berdebu, dan bising deru truk tronton yang melintas”. Ujar warga yang enggan disebutkan namanya tersebut

Menanggapi hal tersebut, salahsatu Ketua LSM yang sempat bertemu dengan tim pun juga berkata bahwa dirinya heran kenapa bisa dimulainya lagi kegiatan penambangan itu.
“Apa pengusahanya sudah kebal hukum hingga berani melakukan kegiatan kembali atau ada main mata dengan petugas terkait?. Saya minta kepada aparatur Penegak Hukum untuk menindak tegas terhadap pengusaha yang membandel dan melawan Hukum”, Tegas Ketua LSM tersebut.

Hal yang mengatur tentang Galian C antara lain, Peraturan Daerah (Perda) KABUPATEN BOGOR NOMOR 26 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN bahwa dalam upaya meningkatkan peran pengusaha bahan galian golongan C terhadap penerimaan pendapatan asli daerah serta sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah ditetapkan pajak atas pengambilan bahan galian golongan C sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.

Perundang-undangan dan peraturan Mentri tentang Galian Golongan C, UU No. 4 tahun 2009, tentang pertambangan mineral dan batubara. Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertamabangan Mineral dan batubara. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral no 43 tahun 2015 tentang Tata cara Evaluasi Penerbitan Izin usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Warga sekitarpun berharap aktivitas penambangan bisa dihentikan secara permanen. Dan diharapkan Pemerintah Daerah setempat segera melakukan penyegelan atas kegiatan tersebut. (Rht)